Proyek Renovasi Jembatan Gantung Kampung Pauh Nagari Kambang Timur,Diduga Proyek KKN, Dikerjakan Tak Sesuai Anggaran

Pesisir Selatan - Proyek renovasi jembatan gantung kampung Pauh Nagari kambang timur tak masuk akal, proyek pokir Dewi kumalasari dari anggota DPRD pessel ini sampai menelan biaya 160 juta rupiah, padahal panjang lantai jembatan yang diganti dan di perbaiki hanya  lebih kurang 50, 6 Meter saja, dan ada lantai jembatan yang masih pakai lantai kayu dengan alasan dana tak mencukupi, padahal dana bersumber dari APBD tersebut pasti sudah mencukupi kalau digunakan standar yang wajar.

Kajian Tehnik dari Irwan seorang ahli Pengelasan, pengerjaan lantai jembatan ini adalah, memakai besi Plat bunga ukuran ketebalan 5.mm dengan harga perlembar Rp 2.500000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dikali 26 lembar, dengan harga borongan 25000000 (dua puluh lima juta rupiah)Menurut tukang yang berpengalaman ini, anggaran jembatan sekitar 85 juta rupiah, kalau semua lantainya diganti. Mungkin masyarakat bisa menghitung berapa keuntungannya setelah di bayar pajak.

Baca juga: Tiap Kecamatan di Pessel Dapat Kuota Bantuan RTLH 10 Unit

Proyek  dikerjakan Il Fauzi Anwar kakak kandung dari anggota dewan yang punya pokir, sehingga proyek ini nyata sekali proyek KKN Yaitu dikerjakan keluarga kandung anggota DPRD Pessel tersebut, padahal KKN adalah perbuatan melawan hukum yang telah di atur pemerintah melalui KPK.

Ketika dikonfirmasi kepada il fauzi selaku kontraktor membenarkan proyek itu dikerjakan oleh perusahaannya dengan anggaran 160 juta rupiah, kalau soal papan anggaran waktu memulai pekerjaan telah di pasangnya, tetapi karena jembatan tersebut tempat lalu lalang orang kesawah dan ke kebun, mungkin plang tersebut ada yang membuang nya ucapnya kepada media ini.

Baca juga: Novita Wijayanti Soroti Permasalahan Perumahan di Pusat Kota

Menurut kepala kampung Pauh kambang timur Malintang ketika dikonfirmasi mereka sangat senang ada proyek dikampungnya, karena tak ada papan informasi kami jadi bertanya-tanya dari mana sumber dana dari proyek perbaikan jembatan tersebut, apakah dana APBD atau dana dari sumber yang lain dan berapa dana yang dianggarkan.

Menurutnya seharus nya proyek pokir ini bisa dikerjakan kontraktor lain yang tak ada hubungan keluarga dengan anggota dewan tersebut, sehingga terlepas dari unsur KKN. Tapi dalam kenyataannya banyak oknum anggota dewan di Pessel ini memberikan proyek-proyek pokir dikerjakan keluarga kandungnya sendiri.

Baca juga: Gubernur Sumbar Buka TMMD Ke-113 Pasaman, Bonjol - Suliki Tembus Tahun Ini

Merujuk pada  Keterangan Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji mengatakan, sejak memasuki abad 20, terdapat pergeseran paradigma mengenai potensi terjadinya korupsi dan nepotisme.Dari yang semula kekuasaan birokrasi atau pejabat negara menjadi kekuasaan ekonomi atau konglomerasi. "Konglomerasi ini yang mengarah kepada kekuasaan yang berbasis nepotisme, " kata Indriyanto kepada media ini.

Dikatakan, nepotisme mengambil keuntungan secara melawan hukum bagi kepentingan keluarga atau kroni-kroninya, Sehingga banyak kwalitas proyek tidak bagus.

Baca juga: Ridwan Bae: Komisi V Dorong Pertumbuhan Infrastruktur Tol di Sumatera

Nepotisme memang menjadi potensi besar sebagai front-gate terjadinya korupsi kontemporer, " kata Indriyanto yang juga mantan Pimpinan KPK.

Menurut Indriyanto cara terbaik memutus rantai nepotisme yang menjadi pintu masuk korupsi ini adalah dengan memperbaiki sistem politik dan birokrasi. Indriyanto menyatakan, sistem birokrasi, terutama terkait pengisian jabatan penting untuk diperbaiki lantaran berpotensi terjadinya korupsi.

Baca juga: Pengerjaan Jembatan Lubuk Sikaping Pasaman Oleh PT Apachon Jaya Abadi Diduga Terkesan Asal Jadi

Indriyanto mengatakan, lelang jabatan dapat menjamin seleksi pejabat menjadi transparan dan akuntabel. Selain memutus rantai nepotisme, juga sebagai upaya memprioritaskan prinsip meritokrasi dalam seleksi posisi jabatan aparatur negara dan jabatan politik. Dengan berdasarkan keahlian, prestasi dan kompetensi, " katanya.

Hal senada dikatakan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, Frans Hendra Winarta. Dikatakan nepotisme dan korupsi seringkali jalan bersama atau seiring. Bahkan, Frans mengibaratkan nepotisme sebagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.

Biasanya sifat menjilat itu bersamaan dengan mental cari keuntungan pribadi atau kelompok. Jadi sulit dipisahkan mental penjilat dan korupsi pejabat. (***)